Kamis, 20 Maret 2008

Fauzi Bahar Terima Wahana Tata Nugraha

Kemacetan lalu-lintas ternyata menjadi sumber pemborosan anggaran negara yang luar biasa besarnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menghitung, akibat kemacetan satu jam saja di Jakarta, negara dirugikan Rp100 miliar.

Menurut Kalla, kemacetan lalu-lintas selama satu jam memboroskan tiga liter bahan bakar per mobil. “Kalau ada sejuta mobil macet, tinggal kalikan saja dengan subsidi premium Rp4 ribu per liter, lebih dari Rp100 miliar. Belum dihitung kerugian ekonomi dan dampak lingkungannya,” ujar Kalla usai menyerahkan piala Wahana Tata Nugraha pada kota paling tertip lalu-lintasnya di Istana Wakil Presiden kemarin 21 Februari 2008. Surabaya meraih piala itu untuk kategori Kota Raya. Ini adalah Wahana Tata Nugraha ke-12 bagi Surabaya. Sementara, Lumajang dan Mojokerto meraih Wahana Tata Nugraha untuk kategori kota sedang. Kalla mengingatkan, setiap liter premium yang dibakar di jalan disubsidi pemerintah dari hasil pajak rakyat. Karena itu, dia meminta masyarakat menghemat bahan bakar.

“Jangan berfikir enak-enak berputar-putar cari angin, karena negara yang membayar putar-putar itu,” tegasnya. Akibat membiayai subsidi BBM yang nilainya melonjak menjadi Rp200 triliun bila harga minyak internasional melonjak di atas USD100 per barel, kata dia, negara harus mengurangi alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. “Askeskin tidak dibayar. Darimana membayarnya, kalau seperempat anggaran pemerintah justru dibakar di jalan,” tukasnya. Selain kerugian ekonomi, kemacetan juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Rakyat kini lebih pemarah karena kerap terjebak kemacetan, berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih malam, kurang waktu berkumpul bersama keluarga, dan harus membayar biaya bahan bakar lebih banyak.

Kalla juga menilai angkutan umum berperan besar dalam kemacetan lalu lintas. Jamak angkutan umum ngetem berlama-lama menunggu penumpang. Padahal, angkutan umum diizinkan beroperasi untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ini terjadi karena Dinas Perhubungan tidak membatasi jumlah kendaraan maupun trayek angkutan umum. “Bahkan orang-orang Dinas Perhubungan kadang menaruh formulir izin trayek di bagasi mobilnya. Mereka bagi-bagikan asal pengusaha mau bayar sekian,” katanya lugas.

Terima WTN

Pada kesempatan tersebut, pemerintah melalui Menteri Perhubungan memberikan penghargaan plakat Wahana Tata Nugraha kepada sembilan kota dan kabupaten di Sumbar bidang tertib lalu-lintas untuk kategori kota besar, sedang dan kecil. Penghargaan diserahkan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal kepada Walikota Padang Fauzi Bahar disaksikan Wapres. Walikota Padang H Fauzi Bahar yang juga masuk sebagai salah satu kota penerima penghargaan dapat kepercayaan untuk mewakili 41 kabupaten dan kota penerima Wahana Tata Nugraha. Usai menerima penghargaan, Fauzi Bahar menjelaskan kota yang dipimpinnya berhasil mempertahankan penghargaan serupa yang diraih tahun lalu.

Tidak ada komentar: